Jakarta, Pelita Baru
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapan pemerintah dalam menyediakan dukungan pendanaan untuk penanganan bencana di Indonesia.
Pemerintah memastikan dana untuk kebutuhan penanggulangan bencana tetap tersedia dan dapat segera digunakan ketika terjadi kondisi darurat.
Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat memberikan keterangan kepada awak media pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Menkeu Purbaya berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi awal bagi kebangkitan Indonesia menuju kondisi yang lebih baik. Ia juga berharap perekonomian nasional ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dari capaian yang telah ditargetkan pemerintah. “Hari ini kita harapkan awal dari kebangkitan Indonesia yang lebih baik ke depan. Tahun depan kita harapkan pertumbuhan ekonomi 6, mudah-mudahan kita bisa lebih dari itu. Dan harapannya lebih cepat lagi.” ujar Menkeu Purbaya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Menkeu Purbaya juga menyampaikan harapan agar Indonesia dapat menghadapi lebih sedikit bencana. Namun demikian, pemerintah tetap memastikan kesiapan anggaran apabila bencana terjadi dan membutuhkan penanganan segera. “Kita juga harapkan kalau bisa, kita berdoa lah biar bencana semakin sedikit di Indonesia. Tapi kita selalu siap dengan dana untuk menanggulangi bencana yang terjadi,” kata Menkeu Purbaya.
Terkait pendanaan penanganan bencana, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah senantiasa menyediakan dana yang bersifat siap digunakan untuk merespons kebutuhan penanggulangan bencana.
Menurutnya, pemerintah menyediakan sekitar Rp5 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana. Apabila kebutuhan di lapangan melebihi dana yang tersedia, pemerintah akan menambah dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Dana bencana itu selalu stand by 5 triliun. Tapi kalau kurang kita tambah lagi. Tergantung si BNPB-nya minta berapa,” kata Menkeu Purbaya.
Menkeu Purbaya memastikan permintaan pendanaan untuk penanganan bencana akan ditindaklanjuti secara cepat. Pemerintah, kata dia, telah memiliki mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) untuk mempercepat penyaluran dukungan anggaran dalam kondisi bencana. “Mereka bilang sudah kirim surat kemarin kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat follow up. Selama permintaannya jelas,” ungkap Menkeu Purbaya
Menteri Purbaya menjelaskan, dukungan pendanaan untuk penanganan bencana juga telah tersedia di BNPB. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dana sekitar Rp500 miliar yang saat ini telah berada dalam posisi siap digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana. “Sekarang di BNPB juga sudah ada dana sebetulnya siap ke sana. Mungkin hampir 500 miliar di sana stand by. Jadi kalau kurang kita injek lagi,” tambah Menkeu.
Kesiapan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan aspek pendanaan tidak menjadi hambatan dalam penanganan bencana. Pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan serta permintaan resmi dari BNPB.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah memastikan respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan sesuai kebutuhan, sekaligus tetap menjaga kesiapan fiskal untuk menghadapi berbagai kondisi darurat.
Sementara itu, Polri memperkuat penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengerahkan Kapolda NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko ke Kabupaten Sikka serta menyiapkan perkuatan personel Mabes Polri ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan bencana, memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, serta memperkuat pelayanan dan bantuan di wilayah terdampak.
Kapolda NTT bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT bertolak dari Kupang menuju Sikka menggunakan pesawat Polri CASA 212-200/P-4101.
Kehadiran Kapolda NTT di lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat, memastikan kebutuhan warga terpenuhi, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi personel Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang terdampak gempa. “Polri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa. Kapolda NTT langsung terbang ke Sikka untuk memastikan kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan, sekaligus memberikan semangat kepada anggota yang sejak awal sudah berada di lokasi untuk membantu masyarakat,” kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (16/8/2026).
Setibanya di Sikka, Kapolda NTT bersama Gubernur dan Forkopimda langsung menuju Mapolsek Alok, Polres Sikka. Rombongan menerima laporan perkembangan situasi, menemui warga terdampak, serta menyerahkan bantuan awal kepada sekitar 100 warga. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada 13 perwakilan masyarakat.
Kapolda NTT menegaskan bantuan tersebut merupakan tahap awal dan bantuan lanjutan akan segera dikirim sesuai kebutuhan masyarakat. “Kami bukan hanya sekadar datang. Kami hadir untuk memberikan bantuan dan meringankan beban masyarakat yang terdampak. Bantuan ini merupakan bantuan awal, dan bantuan selanjutnya akan segera dikirim,” ujar dia.
Polri memastikan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, meliputi makanan dan minuman, layanan kesehatan, evakuasi, keamanan lingkungan, akses menuju wilayah terdampak, serta kelancaran distribusi bantuan.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat aman dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Setiap kendala di lapangan harus segera dilaporkan agar dapat segera dicarikan solusi dan diperkuat,” ujar Isir.
Sebagai langkah lanjutan, Polri memberangkatkan perkuatan dari Mabes Polri menggunakan pesawat charter dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Perkuatan tersebut disiapkan untuk mendukung jajaran Polda NTT dalam penanganan bencana sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan.
Personel yang diberangkatkan terdiri atas 100 personel Korbrimob Polri, tiga personel Disaster Victim Identification (DVI), tiga personel Slog Polri, Tim Trauma Healing Biro Psikologi SSDM Polri, serta personel Divhumas Polri. Jumlah personel Tim Trauma Healing Biro Psikologi SSDM Polri masih dalam proses pendataan.
Menurut Isir, setiap unsur memiliki peran dalam mendukung penanganan bencana. Korbrimob mendukung respons dan pengamanan di lapangan, DVI disiapkan untuk identifikasi korban apabila diperlukan, Slog memperkuat dukungan logistik serta sarana dan prasarana, sedangkan Biro Psikologi SSDM memberikan layanan trauma healing bagi masyarakat.
Divhumas Polri juga diterjunkan untuk memastikan komunikasi publik berjalan baik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan bersumber resmi. “Perkuatan ini menunjukkan bahwa respons Polri dilakukan secara berlapis. Kami tidak hanya mengirim personel, tetapi juga kemampuan yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan di lapangan,” kata Johnny Eddizon Isir.
Kadiv Humas menegaskan personel Polri yang telah berada di lokasi harus terus menjaga semangat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdampak. “Kami minta seluruh anggota tetap semangat. Hadir di tengah masyarakat dengan empati, dengarkan apa yang mereka butuhkan, bantu semaksimal mungkin, dan segera laporkan apabila ada kendala yang membutuhkan perkuatan,” ujar dia.
Johnny Eddizon Isir menambahkan, dalam situasi bencana, Polri harus hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut merasakan duka dan kesulitan warga. “Kita berduka bersama masyarakat. Karena itu, pendekatan yang kita kedepankan adalah kemanusiaan. Pastikan masyarakat merasa aman, terlindungi, dan tidak sendiri menghadapi musibah ini,” kata dia.
Polri bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan situasi serta mengoptimalkan sumber daya untuk memastikan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi bantuan, dan pemulihan masyarakat terdampak berjalan cepat, terpadu, dan berkelanjutan. (fex)
