Jakarta, Pelita Baru
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi, dan harga di daerah dan terus melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi capaian positif inflasi nasional pada April 2026 yang berhasil dijaga pada level 2,42 persen secara tahunan (year on year).
“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April, namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang,” kata Tito Karnavian melalui keterangan resmi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Mendagri Tito menyatakan, capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem akibat gejolak ekonomi global.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan secara terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan daerah. “Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali,” ujarnya.
Mendagri juga memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Sementara itu, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau justru relatif stabil dan berkontribusi sebagai faktor penyeimbang dalam menjaga tekanan inflasi tetap terkendali.
Sebagai langkah antisipatif, mendagri meminta pemda, terutama wilayah dengan tingkat inflasi di atas target seperti Papua Barat dan Aceh, untuk segera menuntaskan persoalan distribusi pangan.
Hal itu khususnya terkait komoditas cabai merah yang masih menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga di sejumlah daerah. “Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, konsekuensi dari selain hal-hal yang rutin, tapi terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” tutur Mendagri.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia bersama sembilan negara mengutuk keras aksi militer Israel yang menyerang dan mencegat armada kapal misi kemanusiaan sipil, Global Sumud Flotilla, di perairan Siprus, bagian timur Laut Mediterania, pada Senin (18/5/2026).
Melalui pernyataan bersama sepuluh Menteri Luar Negeri (Menlu), tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta prinsip kebebasan navigasi.
Sepuluh negara yang menggalang sikap bersama terdiri dari Indonesia, Turkiye, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. Selain mengecam permusuhan terhadap aktivis sipil, mereka mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret demi mengakhiri impunitas Israel.
“Kami mengecam berlanjutnya tindakan permusuhan yang menargetkan kapal-kapal sipil dan aktivis kemanusiaan. Serangan-serangan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” bunyi pernyataan resmi para Menlu, seperti dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Selasa (19/5/2026).
Dalam dokumen bersama tersebut, para menteri mendesak pembebasan segera bagi seluruh aktivis kemanusiaan yang ditahan, serta menuntut jaminan perlindungan penuh terhadap hak dan martabat mereka.
Serangan berulang terhadap inisiatif damai ini dinilai mencerminkan pengabaian berkelanjutan terhadap tatanan hukum global.
Sementara itu, dari total armada yang bergerak, sedikitnya sepuluh kapal dilaporkan telah dicegat oleh pasukan Israel.
Beberapa di antaranya diidentifikasi sebagai kapal “Amanda”, “Barbaros”, “Josef”, dan “Blue Toys”. Di dalam kapal “Josef”, terkonfirmasi terdapat seorang warga negara Indonesia (WNI), sementara komunikasi dengan kapal yang membawa jurnalis Republika, Bambang Noroyono, masih terus diupayakan untuk memastikan status keselamatan seluruh penumpang.
Sebelumnya, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas perwakilan diplomatik di Timur Tengah. Langkah antisipatif dan rencana kontingensi telah disiapkan guna memastikan keselamatan warga negara di zona konflik. “Kemlu RI via Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka,” kata Yvonne dalam konfirmasi resminya, Senin (18/5/2026).
Yvonne menyatakan, bahwa situasi di lapangan saat ini masih sangat dinamis dan berubah dengan cepat. Kendati demikian, ia memastikan bahwa prioritas tertinggi pemerintah adalah perlindungan penuh dan persiapan fasilitas evakuasi bagi WNI yang terdampak pencegatan tersebut. (din)
