Jakarta, Pelita Baru
Pencegahan penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme perlu dilakukan secara kolaboratif, adaptif, dan menyasar akar persoalan, termasuk di ruang digital. Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Karena itu, Tito mendorong penguatan penerapan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Tito juga menjelaskan, penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan berlangsung melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu. Karena itu, menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memutus rantai penyebaran tersebut.
“Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, maka proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris yang dua itu dari pengirim kepada penerima enggak akan pernah terjadi,” ungkap Tito.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, dia menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel, yakni deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Tito, deradikalisasi penting dilakukan terhadap pihak yang telah terpapar paham radikal agar kembali kepada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan.
Sementara itu, kontra radikalisasi diperlukan untuk membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme berbasis kekerasan.
Selain itu, Tito menilai penguatan kontra ideologi perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan kelompok tertentu agar pesan moderasi lebih mudah diterima.
“Ini sangat efektif sekali, kenapa? Karena kelompok ini memiliki budaya, norma trust insider, enggak percaya pada orang luar, percaya kepada orang dalam,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat patroli siber dan kontra narasi di ruang digital untuk memutus saluran penyebaran paham radikal. Menurut Tito, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran ideologi ekstremisme kini berlangsung semakin cepat dan luas melalui berbagai platform digital.
Di sisi lain, dia menilai penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.
Tito menambahkan, selama ini Densus 88 AT Polri telah menjalankan pendekatan penegakan hukum secara kuat terhadap ancaman aktif. Namun, ke depan, soft approach perlu semakin diperkuat sebagai langkah pencegahan sejak dini.
“Saya tahu bahwa Densus selama ini sebelumnya itu lebih kepada kinetic approach, hard approach. Karena apa? Lawannya aktif, tapi begitu sudah mereka tiarap, kita harus memulai bombardir dengan kegiatan soft approach,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, mantan Kapolri ini juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Densus 88 AT Polri atas upayanya menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga situasi keamanan nasional dinilai semakin kondusif.
“Saya sangat mengapresiasi kerja dari jajaran Densus selama ini yang sudah dirasakan hasilnya masyarakat di Indonesia lebih tenang dibanding beberapa tahun yang lalu,” tandasnya.
Sebelumnya, sebanyak lima siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diduga terpapar paham ekstrem dan radikal. Mereka diduga terjerat ke jaringan itu melalui game online dan media sosial.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar. Dia mengatakan rata-rata anak yang terpapar berusia 14 tahun atau duduk di bangku kelas 2 SMP.
Kelima anak itu berasal dari keluarga menengah ke atas. Mereka dikenal cerdas, dan tidak menunjukkan perilaku mencurigakan dalam kesehariannya.
“Mereka ini anak-anak pintar, dari keluarga menengah ke atas, pribadi tenang, kelihatannya hanya asyik di depan laptop. Ternyata sudah masuk dalam jaringan itu,” kata Ita, Jumat (15/5/2026) lalu.
Temuan DP3A bersama Densus 88, kelima anak tersebut tergabung dalam 28 grup WhatsApp yang berisi penyebaran paham radikal dan terorisme. Mereka disebut masuk ke grup-grup itu setelah mengklik tautan dari konten yang tampak biasa. Baik anak maupun orang tua sama-sama tidak menyadari bahwa mereka telah terpapar paham radikal.
“Pada saat kami turun ke rumah, anak dan orang tuanya kaget. Mereka tidak sadar sudah masuk dalam pemahaman jaringan itu,” katanya.
Dalam proses pendampingan, DP3A dan Densus 88 melakukan pendekatan tertutup. Tim mendatangi rumah anak-anak tersebut tanpa pemberitahuan terbuka, lalu memberikan pendampingan psikologis secara bertahap, termasuk kepada pihak keluarga.
Meski sudah terpapar, Ita memastikan kelima anak di Makassar belum sampai pada tahap tindakan berbahaya seperti merakit bom.
“Di Makassar belum sampai ke sana. Tapi kalau di Jawa sudah banyak yang praktik merakit bom,” ujarnya.
Saat ini, kelima anak tersebut disebut mulai berkomitmen keluar dari jaringan radikal secara bertahap. DP3A terus melakukan konseling dan penguatan pola pikir untuk memulihkan kondisi mereka.
Sejak kasus itu terungkap, DP3A menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui roadshow ke kecamatan, sekolah, hingga kelompok PKK. Orang tua pun diminta lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak, terutama jika mulai menunjukkan sikap tertutup dan terlalu lama menghabiskan waktu di depan laptop atau gawai.
Hingga kini, DP3A bersama Densus 88 masih terus memantau perkembangan lima anak tersebut sekaligus membuka peluang deteksi dini terhadap kasus serupa di Makassar.
“Saya sudah izin untuk menyampaikan ini ke masyarakat. Supaya tahu, hati-hati anak-anak kita. Lindungi anak-anak kita,” pesan Ita.
Anggota Kelompok Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, menegaskan bahwa pola rekrutmen terorisme mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya dilakukan melalui pertemuan langsung, kini proses rekrutmen lebih banyak memanfaatkan ruang digital, terutama media sosial dan platform daring lainnya.
Menurut Djumala, sasaran rekrutmen juga tidak lagi terbatas pada orang dewasa. Kelompok teroris kini menyasar remaja dan anak-anak yang dinilai lebih rentan terhadap paparan paham radikal di ruang digital. Kondisi ini dinilai berbahaya karena kelompok usia tersebut masih berada dalam fase pencarian jati diri.
“Cara rekrutmen tidak hanya melalui tatap muka, tapi sudah melalui ruang digital. Jika dulu hanya laki-laki dan perempuan dewasa yang dijadikan sasaran rekrutmen, sekarang menyasar pada remaja dan anak. Mereka ini sangat rentan terhadap paparan radikalisme yang menggunakan piranti digital diberbagai platform media sosial,” ungkapnya dalam keterangan.
Mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina itu menilai fenomena ini memerlukan perhatian ekstra dari seluruh pemangku kepentingan. Ia mencontohkan kasus pengeboman oleh siswa SMA 72 Jakarta Utara sebagai bukti bahwa ruang digital semakin tidak ramah bagi remaja.
Konten kekerasan, termasuk informasi terkait pembuatan bahan peledak, dinilai dapat diakses dengan mudah oleh anak dan remaja.
“Ruang digital sudah tidak ramah lagi bagi anak dan remaja yang sedang mengalami proses pencarian jati diri. Konten kekerasan, bahkan cara-cara membuat peledak pun, dengan mudah dapat diakses oleh remaja dan anak,” ujarnya. (fex/*)
