Bogor, Pelita Baru
Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut belasan nyawa menjadi pelajaran bagi seluruh pihak akan pentingnya keselamatan. Terlepas dari peristiwa maut utama, pemicu adanya kendaraan yang tertahan di perlintasan lintasan kereta menjadi sorotan.
Tak terkecuali Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Baginya, kejadian yang Bekasi itu menjadi sesuatu yang harus segera ditanggapi mengingat banyaknya warga Kabupaten Bogor yang juga bermukim di pinggiran rel lintasan Commuter Line Jakarta-Bogor.
Ironisnya, nyaris serupa dengan Bekasi, tak sedikit palang lintasan kereta yang berdekatan dengan warga dan menjadi salah satu jalur utama yang kerap dijadikan untuk melintas, tak berpalang.
Mirisnya lagi, beberapa lokasi perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Bogor, bahkan telah berulang kali memakan korban jiwa sehingga membutuhkan penanganan segera bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Kami sudah bersurat berkali-kali kepada PT KAI. Salah satunya palang yang banyak memakan korban, bukan di pinggir jalan raya utama, yaitu di Kelurahan Ciriung arah Jagorawi Golf,” katanya setelah rapat tentang bantuan keuangan akselerasi desa bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan lokasi tersebut menjadi perhatian serius karena telah menyebabkan beberapa warga meninggal dunia akibat belum adanya palang kereta yang memadai.
Karena belum ada persetujuan penuh dari PT KAI, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat membangun pos sementara dan melakukan penjagaan manual secara swadaya.
“Sudah beberapa orang juga meninggal dunia di situ. Kami akhirnya membangun pos sementara, lalu masyarakat swadaya untuk memberikan biaya penjaga palang keretanya, palangnya juga masih manual,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kata Rudy, akan meminta optimalisasi pemanfaatan lahan milik PT KAI di sejumlah kawasan strategis. “Bukan hanya plang kereta api, kami juga butuh untuk penataan wilayah di tanah-tanah PT KAI,” kata Rudy.
Tak hanya itu, Pemkab Bogor, kata Rudy lagi, juga siap membiayai pembangunan pos dan palang kereta apabila mendapat izin PT KAI, termasuk dukungan sistem informasi perjalanan kereta.
“Yang mengetahui detik berapa kereta akan datang itu kan sistemnya dari PT KAI. Maka prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bogor siap membangun palang kereta api dan pos-posnya, tetapi keputusan ada di PT KAI,” kata Rudy.
Menurut Rudy, salah satu kawasan yang membutuhkan penataan berada di sekitar Stasiun Bojonggede. Wilayah tersebut setiap hari dipadati kendaraan dan aktivitas masyarakat. “Tanah-tanah PT KAI cukup banyak, seperti di sekitar Stasiun Bojonggede, itu ruas yang cukup padat setiap hari, dan kiri kanan jalannya itu mayoritas adalah tanah-tanah PT KAI,” ujarnya.
Ia menilai, bila lahan tersebut dapat dikerjasamakan, penataan kawasan akan lebih maksimal, termasuk untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan warga.
“Makanya kita berharap bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor supaya kami bisa melakukan penataan lebih maksimal dan optimal,” ucap Rudy.
Selain soal lahan, Rudy menyebut Pemkab Bogor sebelumnya juga telah beberapa kali menyurati PT KAI terkait penanganan perlintasan sebidang yang ramai dilalui masyarakat, salah satunya di kawasan Gaperi.
Ia berharap, kerja sama antara pemerintah daerah dan PT KAI dapat segera terwujud agar keselamatan masyarakat di sekitar perlintasan kereta lebih terjamin serta angka kecelakaan dapat ditekan. (duan/*)
