Buzzer Harus Ditertibkan

ilustrasi media sosial

Jakarta, Pelitabaru.com

Kegiatan media sosial yang awalnya menjadi media komunikasi kini tidak lagi nyaman dan menyenangkan. Awalnya, media sosial yang dimanfaatkan sebagai media berinteraksi sesama kawan maupun berjumpa kawan lama ini menjadi jauh berbeda semenjak dimanfaatkan untuk aktivitas kontestasi politik dengan memanfaatkan buzzer. Ironinya, aktivitas buzzer kini tidak hanya saat kontestasi politik yang identik dengan pemilu, kini buzzer dengan akun pribadi maupun akun tanpa pengenal (anonym) hadir membuat aktivitas media sosial menjadi keruh.

Buzzer yang tidak bertanggung jawab ini kerap kali ikut serta dalam interaksi yang berbau politik bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Melihat kondisi ini, berbagai tokoh public hingga lembaga geram dan berharap Pemerintah dapat menertibkan buzzerbuzzer yang sering kali menciptakan kegaduhan.

Salah satu tokoh public yang juga budayawan Sudjiwo Tedjo mengeluhkan kehadiran buzzer yang ada di ranah media sosial dan kerap kali menciptakan kegaduhan hingga di dunia maya. Melalui akun twitter pribadinya Tokoh yang kerap kali menganalogikan peristiwa atau tokoh nyata dengan pewayangan ini berharap buzzer ditertibkan.

“Tertibkan buzzer” dan “tertibkan buzzer penumpang gelap” itu beda..itu bukan buzzer teriak buzzer. Kritik dan caci maki itu beda. Kritik isinya pendapat/sikap tanpa menyerang pribadi siapa pun. Twitmu harusnya: Tukang kritik tak mau dicaci maki,” cuit @sudjiwotedjo pada Rabu (10/2).

Tidak hanya tedjo, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga ikut mengomentari kehadiran buzzer menyerang kelompok yang memberikan kritik pemerintah di media sosial. YLBHI menilai seharusnya pemerintah bisa mengontrol dan mengambil tindakan terhadap buzzer itu meski tidak 100%.

Ketua YLBHI Asfinawati menyampaikan bahwa sulit untuk tidak menghubungkan buzzer itu sebagai pendukung pemerintah. Asfinawati juga menambahkan beberapa laporan mengenai buzzer tersebut.

“Pemerintah selalu bilang (buzzer) itu bukan dari mereka. Tapi kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi, baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain,” kata Asfin kepada Pelita Baru.

Asfinawati juga menyinggung buzzer yang kebal dengan UU ITE. Berbeda dengan oposisi yang memberikan kritik di media sosial.

“Juga salah satu indikasi bahwa ada diskriminasi penegakan hukum kalau yang melakukan kesalahan adalah oposisi atau orang yang kritis meskipun sudah di-take down postingannya, minta maaf tetap dikriminalisasi. Tetapi kalau sebaliknya influencer yang sering membantu narasi-narasi pemerintah dia seperti kebal hukum,” katanya.

Kemudian, Asfin juga menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyatakan pemerintah terbuka dengan kritik. Menurut Asfin, pernyataan dari Istana itu harus dilaksanakan.

“Sebagai sebuah pernyataan formal itu kan baik ya, pernyataan yang betul dan baik. Tetapi agar pernyataan itu mendarat maka harus ada kebijakan-kebijakan yang diambil. Salah satu kebijakan yang ada dalam kontrol pemerintah sebagai kepala pemerintahan adalah politik hukum, politik hukumnya jangan melakukan kriminalisasi kepada orang yang melakukan kebebasan berpendapat,” katanya.

Pada kesempatan yang berbeda, Anggota DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta negara menertibkan para buzzer. Hal itu perlu dilakukan untuk mengembalikan keharmonisan anak bangsa meski menghadapi perbedaan pendapat.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini memberikan contoh dari apa yang telah dilakukan oleh Abu Janda. Menurutnya, hal tersebut sudah keterlaluan dan sering menciptakan kegaduhan publik.

“Ini sudah kelewat batas. Ia sudah terlalu sering membuat kegaduhan publik dengan ujarannya yang meresahkan. Namun anehnya, terkesan ada pembiaran selama ini kendati sudah banyak pihak yang dirugikan atas ulah buzzer ini,” ungkap Bukhori.

Lebih lanjut, Bukhori menilai tingkah yang dilakukan oleh Pegiat Media Sosial tersebut berpotensi menyebabkan perpecahan. Bukhori juga meminta Polri memproses hukum Abu Janda secara tegas.

Di lain pihak, Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah menyampaikan tentang pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Menurut Pramono, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah. (Dok)

Tags: , , , ,