Beredar Pesan Berantai Turunkan Jokowi

Presiden Jokowi foto: (Setneg)

Jakarta, Pelitabaru.com

Baru-baru ini beredar pesan berantai yang mengatasnamakan BEM Indonesia. Dalam pesan tersebut, terdapat pesan bahwa akan ada rencana aksi untuk menurunkan tahta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.00 WIB mendatang. Aksi yang diinformasikan melalui pesan singkat wa tersebut akan dimulai dengan titik kumpul di Tugu Proklamasi, Menteng, kemudian menuju kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan berakhir di Taman Pandang, Monumen Nasional.

Dalam pesan tersebut tertulis bahwa rezim Jokowi sangat jauh dari harapan rakyat, tidak amanah, menyalahgunakan jabatan, dan tidak berkeadilan hukum dalam banyak kasus. Tertulis ajakan untuk mengawal demokrasi yang berkeadilan, konstitusi, dan Pancasila.

“Kembalikan Dwifungsi ABRI sbg alat pertahanan keamanan negara serta berpolitik, bubarkan kabinet dan parlemen, bentuk DPRMPRS. RAKYAT BERSATU…Mari kita semua bersatu menyuarakan hak-hak rakyat dan turunkan presiden jokowi dari kursi istana !” demikian bunyi pesan teks yang tidak ada informasi narahubung dan hanya tertulis BEM Indonesia sebagai PIC.

Selain itu, para peserta aksi pemakzulan juga diminta mengenakan baju berwarna putih dan bawahan berwarna hitam.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menegaskan bahwa pihaknya bukan berada di balik rencana aksi demonstrasi yang menuntut pemakzulan atau kudeta Presiden Joko Widodo tersebut.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian mengaku bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan yang mengira BEM SI akan melakukan aksi pada 12 Februari 2021 mendatang. Narasi aksi tersebut ingin memakzulkan Jokowi dan kabinetnya, serta mengembalikan dwifungsi ABRI.

“Tidak benar adanya BEM SI akan melaksanakan aksi pemakzulan Presiden Jokowi pada Jumat 12 Februari 2021, serta tidak terlibat sama sekali di dalamnya,” kata Remy.

Menurut Remy kabar bermula dari pesan berantai yang mengatasnamakan BEM Indonesia dan menyatakan akan melakukan aksi. Remy menambahkan bahwa kelompok BEM Indonesia bukan bagian dari Aliansi BEM SI.

Kepada Pelita Baru Remy menjelaskan bahwa pihaknya menjunjung tinggi nilai demokrasi dan bertindak konstitusional, sehingga tidak membenarkan adanya tindakan pemakzulan secara paksa terhadap presiden. BEM SI juga menolak dwifungsi ABRI.

Remy memohon agar masyarakat tidak terpancing pesan palsu dan informasi yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya masih tegas menolak sejumlah kebijakan pemerintah saat ini.

“BEM SI masih konsisten menolak adanya kebijakan tidak prorakyat seperti disahkannya omnibus UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU KPK dan UU lainnya yang memberangus hak dan menyengsarakan rakyat Indonesia,” tutup Remy. (Dok)

Tags: , , ,