Pulsa dan Kartu Perdana Mulai 1 Februari Dipungut Pajak

Jakarta, Pelitabaru.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengenakan Pajak Penjualan Nilai (PPN) atas pembelian pulsa dan kartu perdana. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2021 ini.

Pungutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Dalam Pasal 13 ayat 1 beleid yang diteken Sri Mulyani pada 22 Januari 2021 lalu, besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPn 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.

Adapun dalam Pasal 13 ayat 2 disebutkan dasar pengenaan pajak adalah harga jual yang besarannya sama dengan nilai pembayaran yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi.

Sri Mulyani dalam pertimbangan PMK menyatakan kebijakan tersebut dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Beleid itu juga diterbitkan untuk menyederhanakan administrasi. “Dan mekanisme pemungutan PPn atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari beleid itu, Jumat (29/1).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan sebenarnya aturan baru itu dibuat untuk meluruskan praktik pemungutan PPN yang berlaku selama ini.

Selama ini, pengenaan PPN dikenakan dalam banyak jalur, mulai dari produsen pulsa yang kemudian mengenakan pajak ke distributor besar. Setelah itu, pajak dikenakan lagi kepada distributor dan dilanjutkan ke konsumen.

“Selama ini aturannya berlaku terus semuanya, dari produsen memungut PPN dan kemudian si distributor memungut PPN lagi kepada agen, rantainya akan sampai kepada pengecer. Dan pengecer ini kan mereka kecil-kecil gitu kan, justru sekarang ini dengan ada PMK itu jalur pengenaan PPN nya itu hanya dibatasi sampai dengan distributor tingkat 2,” katanya. (acs)

Tags: , , ,