KPK: Kepala Daerah Kerap Minta ‘Jatah’ Izin Investasi

Jakarta, Pelitabaru.com

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 menurun tajam ketimbang 2019. Pada 2019, IPK Indonesia berada di peringkat 85 dengan skor 40. Sedangkan pada 2020, IPK Indonesia turun ke peringkat 102 dengan skor 37.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menilai penurunan itu bukan hanya tanggung jawab pihaknya, melainkan juga semua sektor, khususnya ekonomi dan investasi serta politik dan demokrasi.

Ghufron menyebut, korupsi di sektor ekonomi dan investasi terjadi lantaran tak sadarnya pemerintah pusat serta daerah bahwa investasi bertujuan menyejahterakan rakyat.

Ia mencontohkan ketika investor hendak berinvestasi di daerah, kepala daerah kerap meminta ‘jatah’ di awal sebagai syarat pemberian izin.

“Kebanyakan kepala daerah mau masuk investor kadang sudah minta (jatah) lebih dulu di awal,” ujar Ghufron dalam rilis TII secara virtual, Kamis (28/1/2021).

Sedangkan di sektor politik dan demokrasi, kata Ghufron, merebaknya korupsi lantaran proses demokrasi seperti Pilkada masih banyak ditemukan politik uang. Ia menyebut masyarakat menganggap politik uang sesuatu yang biasa.

“Sektor politik dan demokrasi itu stakeholder-nya mulai dari parpol sebagai peserta, KPU, dan masyarakat. Pada saat kontestasi Pemilu, Pilkada, masyarakat seakan-akan masih menerima serangan fajar, sembako, amplop, dianggap biasa,” jelasnya.

Untuk itu, Ghufron berpendapat pembenahan IPK tak bisa hanya dibebankan kepada KPK, melainkan perlu keterlibatan berbagai sektor.

“KPK menyadari ini momentum (pemberantasan) korupsi bukan hanya tanggung jawab dan beban KPK, tapi beban kita semua. Mulai sektor demokrasi dan politik, penegakan hukum, dan sektor ekonomi,” tutup Ghufron. (kpr/bil)

Tags: , ,