Menkes Sebut Testing Covid-19 di Indonesia Salah

Jakarta, Pelitabaru.com

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menilai sistem pemeriksaan (testing) Covid-19 di Indonesia salah secara epidemiologi. Sebab, testing tidak dilakukan terhadap orang-orang baru.

Menurutnya, hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah kasus Covid-19 yang terus bertambah, meski jumlah testing disebut sudah melampaui target WHO. Bahkan, ia mengibaratkan testing, tracing, dan treatment ( 3T) serta isolasi bagaikan menambal ban bocor.

“Cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kayak saya setiap kali mau ke Presiden dites barusan saya diswab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan enggak gitu harusnya kan,” ujar Budi dikutip dari acara “Vaksin dan Kita” yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

Eks Wakil Menteri BUMN ini mengatakan, testing yang efektif secara epidemiologi bukan tes mandiri. Seharusnya, yang dites adalah orang suspek Covid-19.

“Ya aku diajarin tuh sama temen-temen dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti 5 kali (dites) standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu. Enggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi,” ucapnya.

Budi menyatakan, perihal cara testing, tracing, dan treatment harus segera dibenahi. “Hal-hal yang gitu-gitu yang mesti diberesin,” kata dia.

Menanggapi pernyataan tersebut, Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, bahwa yang disampaikan Budi Gunadi Sadikin tidak salah.

Namun testing dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh tidak terinfeksi dan membawa virus saat berpergian, serta bertemu banyak orang lain di luar.

“Itu kalau pergi-pergi ya enggak apa-apa (tes), tapi jangan masuk laporan, jadi performa (angka kasus) gitu. Ini yang salah kaprahnya di situ,” kata Dicky dikutip Kompas.com, Jumat (21/1/2021).

Kapasitas testing yang seharusnya masuk dalam pelaporan adalah tes pada orang yang memang suspek atau terkait dalam pendeteksian penularan virus secara dini dalam mekanisme skrining.

“Tidak ada salahnya (testing perjalanan), yang dimaksud (salah) ini adalah indikator dari WHO (Badan Kesehatan Dunia),” ujar dia.

Menurutnya, pemerintah harus mengakui bahwa cakupan tes Covid-19 di tanah air Indonesia masih sangat minim dan hanya menyasar pada orang bergejala untuk kategori suspek.

Bahkan, tes yang dilakukan pada orang bergejala pun belum sesuai yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 1 test per 1.000 orang per minggu dengan positive rate kurang dari 5 persen.

“Artinya, cakupan testing kita tidak sesuai dengan skala jumlah penduduk, tidak sebanding dengan eskalasi pandemi kita. Ini yang harus dijadikan indikator yang tidak boleh diabaikan,” kata dia.

“Masa tes kita sama dengan Singapura yang penduduknya setengah dari penduduk Jakarta?” ujar Dicky mempertanyakan. (acs)

Tags: , , , ,