Eddy Prabowo Siap Dihukum Mati

ANTARA FOTO: Rivan Awal Lingga

Jakarta, Pelitabaru.com

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) mengaku siap bertanggung jawab dan dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap yang penting demi masyarakat saya. Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silahkan proses peradilan berjalan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Ia pun mengklaim setiap kebijakan yang diambilnya salah satunya soal perizinan ekspor benur semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat. “Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya dipenjara itu sudah risiko bagi saya,” kata Edhy.

Edhy pun lantas mencontohkan soal kebijakan yang dikeluarkannya terkait perizinan kapal. “Anda liat izin kapal yang saya keluarkan ada 4 ribu izin dalam waktu 1 tahun saya menjabat. Bandingkan yang sebelum yang tadinya izin sampai 14 hari saya bikin hanya 1 jam, banyak izin-izin lain,” ungkap dia.

Namun Edhy membantah membeli sebuah villa di Sukabumi menggunakan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Ia mengaku tak tahu terkait villa yang sudah disita KPK tersebut. “Ya silakan aja lah (ditelusuri), semua kepemilikan itu kan atas nama siapa, dan sebagainya juga enggak tahu,” kata Edhy.

Meski demikian, Edhy mengaku pernah ditawari sebuah villa di Sukabumi. Namun ia tak pernah menindaklanjuti tawaran tersebut. “Saya pernah ditawarkan memang untuk itu, tapi kan saya enggak tindaklanjuti, harganya mahal juga,” ucap Edhy.

Bantahan serupa sebelumnya disampaikan kuasa hukum Edhy, Soesilo Aribowo. Ia menegaskan Edhy tak mengetahui soal villa tersebut. “Rasanya sertifikatnya juga bukan atas nama Pak Edhy Prabowo,” kata Soesilo.

Adapun villa yang dimaksud terletak di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Villa tersebut memiliki luas sekitar 2 hektare dengan 1 bangunan. Villa itu telah disita KPK karena diduga dibeli dari suap izin ekspor benih lobster.

KPK total menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima suap, yaitu Edhy, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Sedangkan tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440 kepada Edhy.

Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau selaku staf khusus Edhy, Amiril selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga Anggota DPR RI Iis Rosita dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus pendiri PT ACK. PT DPPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk pangan, antara lain Benih Bening Lobster (BBL), daging ayam, daging sapi dan daging ikan.

KPK kini memperpanjang masa penahanan Edhy Prabowo bersama tiga orang lainnya yang telah ditetapkan tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Hari ini, tim penyidik KPK sebagaimana penetapan penahanan Ketua PN Jakarta Pusat yang kedua, kembali melanjutkan penahanan tersangka EP, SAF, SWD, dan AF masing-masing selama 30 hari ke depan, terhitung 23 Februari 2021 sampai dengan 24 Maret 2021 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Keempatnya merupakan tersangka penerima suap dalam kasus tersebut. Adapun tiga tersangka lainnya yang penahanannya diperpanjang, yaitu Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy. Ali mengatakan perpanjangan penahanan dilakukan untuk memaksimalkan pemberkasan perkara dari para tersangka tersebut. (net/bil)

pelitaonline

Read Previous

Pujian Warga di Tengah Hujatan Netizen ke Anies Baswedan Soal Penanganan Banjir Jakarta

Read Next

Banjir Pantura Ternyata Sudah Diprediksi Peneliti, Pekalongan Paling Cepat Tenggelam

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *