Maiq Meres Segera Pimpin Lombok Tengah

SIAP-SIAP DILANTIK: Bupati Lombok Tengah terpilih HL Pathul Bahri (tengah) dan wakil bupati terpilih HM Nursiah (kanan), saat mengikuti sidang MK secara virtual di Hujan Rintis, Desa Mertak Tombok, Praya, Lombok Tengah, Senin (15/2). (Dedi/Lombok Post)

Mataram, Pelitabaru.com

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak upaya pasangan H Masrun-Habib Ziadi Thohir (Manthab) yang memohon kepada MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang terjadi di dalam Pilkada Lombok Tengah (Loteng).

Dengan demikian, pasangan Pathul-Nursiah atau paket MaiqMeres akan segera dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati dan menjadi pemimpin masyarakat Loteng.

Komisioner Bawaslu NTB Umar Achmad Seth menjelaskan bahwa Sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang dilakukan oleh MK di wilayahnya baru membuahkan hasil untuk Lombok Tengah. Sementara wilayah lainnya belum.

“Baru Loteng yang ada (putusan hasilnya ditolak). Untuk Sumbawa dan Bima kayaknya dalam waktu dekat,” katanya.

Amar Putusan MK menyatakan bahwa eksepsi Termohon atau KPU Loteng dan eksepsi Pihak Terkait dalam hal ini pasangan HL Pathul Bahri-H Nursiah, beralasan menurut hukum.

Sementara Pemohon dalam hal ini Manthab, dinyatakan oleh MK tidak memiliki kedudukan hukum. Dengan demikian permohonannya tidak dapat diterima.

Mengenai waktu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Loteng yang akan diselenggarakan bersama atau tidak dengan daerah yang tidak ada sengketa, Achmad menyampaikan bahwa hal itu ada di ranah KPU.

“Sebaiknya konfirmasi (hal ini juga) ke KPU, belum ada informasi (kami telah terima),” jelasnya.

Sementara itu, sebagai calon yang ikut serta dalam kontestasi pilkada di Loten dan juga sebagai pemohon H Masrun mengungkapkan bahwa dirinya merasa legawa dengan keputusan MK dan menerima keputusan tersebut.

“Ya karena MK sudah memutuskan kami terima,” katanya.

Lebih lanjut, Masrun menjelaskan bahwa pihaknya hanya bisa berusaha dan sudah melakukan upaya hukum terbaik.  Dia juga merasa lega karena telah memanfaatkan hak-haknya yang telah diatur secara konstitusional.

“Sesuai dengan yang telah diatur oleh negara,” ujarnya.

Selain sengketa Pilbup Loteng, Mahkamah Konstitusi juga memutus 33 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

“Pengucapan putusan dan ketetapan telah selesai. Perlu disampaikan bahwa salinan putusan yang telah diucapkan akan disampaikan kepada para pihak setelah sidang ini ditutup,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dilansir Antara. (Jwp/Dok)

pelitaonline

Read Previous

MK Tolak Gugatan Pilkada Sumbar

Read Next

Artis Jennifer Jill Ditangkap, Suami dan Anak Ikut Digelandang Polisi

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *