Kebijakan Ganjar Dinilai Langgar Peraturan Pemerintah

Semarang, Pelitabaru.com
Kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang upah minimum.
Untuk itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.
Namun dalam tuntutannya, Apindo tidak meminta penundaan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 melainkan meminta Keputusan Gubernur Nomor 561/58 tahun 2020 tentang UMP Jawa Tengah 2021 dicabut.
“Kami hanya meminta keputusan gubernur tentang UMP 2021 dicabut. Dalam gugatan kami tidak ada tuntutan agar pemberlakuan upah minimum tersebut ditunda. Kami hanya ingin menjernihkan hukum karena aturan yang dilalui dengan tidak semestinya,” kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Apindo Jateng Daryanto di Semarang, Rabu (3/2/2021).
Menurut dia, persentase kenaikan upah minimum pada 2021 ini sebenarnya relatif kecil. Namun, gugatan tersebut dilayangkan karena ada prosedur yang dilanggar oleh Gubernur Jateng dalam penetapan UMP 2021.
Menurut dia, gugatan yang didaftarkan ke PTUN Semarang tersebut baru memasuki tahap pemeriksaan persiapan. Pengadilan masih memberi kesempatan penggugat maupun tergugat melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi.
Berdasarkan Surat Panggilan yang dilayangkan PTUN Semarang bernomor 5/G/2021/PTUN.SMG., Ganjar diminta hadir untuk memberikan penjelasan dalam Pemeriksaan Persiapan pada Rabu (3/2) pagi.
Sebelumnya, Gubernur Jateng menetapkan besaran UMP provinsi ini untuk tahun 2021 sebesar Rp1.798.979,12. Upah tersebut naik sebesar 3,27 persen dibanding 2020 yang sebesar Rp1.742.015.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo Jateng Frans Kongi menduga, bahwa perhitungan kenaikan UMP masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.78/2015. Dampak pandemi Covid-19 yang telah menjadi bencana nasional non-alam, juga semakin memberatkan kalangan pengusaha.
“Pertumbuhan ekonomi kan minus. Jadi kita melihat ini, kita mau minta mediasi dari PTUN bahwa kita melihat Pak Gubernur ini tidak melaksanakan PP No.78/2015. Padahal beliau mengatakan (bahwa kenaikan UMP) berdasarkan PP No.78/2015 tersebut, tapi sebenarnya tidak, itu harus ada survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” jelas Frans.
Ia berharap, perubahan UMP di tahun 2021 dapat menyesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dua hal tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana dampak pandemi Covid-19 di dunia usaha.
“Ini memang ada dampak, ada banyak dampak, 80 persen perusahaan terdampak,” tambahnya.
Menanggapi gugatan yang dilayangkan kelompok pengusaha yang tergabung dalam Apindo Jateng, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa kenaikan UMP merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
“Bangsa ini diprediksi akan resesi. Untuk mengatasi resesi ini, maka pemerintah memberikan bantuan langsung untuk menaikkan daya beli agar perekonomian tetap jalan. Tetapi kami tidak paham dengan paradigma perusahaan di Jawa Tengah, mereka justru tidak mau dinaikkan upah yang tidak seberapa besarnya,” ungkap Aulia Hakim, Sekretaris Jenderal KSPI Provinsi Jawa Tengah.
Menurutnya, kenaikan UMP sebesar 3,27 persen, merupakan yang paling rendah dalam tiga tahun terakhir. Karena sebelumnya, kenaikan UMP tiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 8 persen. Pada tahun 2019, UMP mengalami kenaikan 8 persen, sementara di tahun 2020, angkanya naik 8,51 persen.
Aulia mengungkapkan, buruh Jateng yang tergabung dalam KSPI akan terus mengawal gugatan ini. “Kami-kami akan komitmen, upah ini adalah faktor fundamental kesejahteraan kami, di Jawa Tengah yang masih jauh dari kesejahteraan. Makanya kami akan lawan, kami akan back-up mati-matian, bahwa kami punya hak untuk hidup sejahtera,” ungkapnya. (ro/ant/bsn/*)

Achmad Zedun

Read Previous

Irjen ATR/BPN: Batas Tanah Milik Masyarakat Jangan Takut Hilang

Read Next

Usai Bongkar Rahasia Abu Janda, Putri Gus Dur Diserang di Twitter

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *