Alasan Kemdikbud Tak Menunda Belajar Tatap Muka 

Foto: Antara

Jakarta, Pelita Baru
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat ada 16 provinsi di Indonesia memilih menunda pembelajaran tatap muka (PTM), dan melanjutkan pembelajaran dari rumah atau daring.
16 provinsi tersebut ialah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Aceh, Banten, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Bengkulu, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
“Dengan adanya 16 provinsi yang belum siap dan menunda PTM apakah SKB Empat Menteri ini akan dicabut? Tidak,” kata Direktur Jenderal PAUD Dasmen Kemdikbud Jumeri dalam konferensi pers pada Selasa (5/1/2021).
Sebab, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang pembukaan sekolah memberikan kewenangan pada daerah yang mengetahui kondisi pandemi Covid-19 di daerah masing-masing.
Jumeri menegaskan dalam SKB Empat Menteri, pembelajaran tatap muka di sekolah sifatnya dibolehkan, bukan diwajibkan. Karena itu, bagi siswa yang belum mendapatkan izin dari orang tuanya untuk hadir ke sekolah, maka satuan pendidikan wajib tetap melayani pembelajaran daring dari rumah.
Ia mencontohkan, ada 14 provinsi lainnya sudah siap membuka kembali belajar tatap muka di sekolah. 14 provinsi tersebut ialah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.
Sedangkan untuk yang blended (campuran daring dan luring) ada empat provinsi yaitu Maluku, Sumatera Barat, NTT, dan Papua yang menunda 1-2 bulan untuk PTM.
“Sekolah yang tersebar di 14 provinsi ini telah mendapat izin dari pemerintah daerah dan kesiapan dari masing-masing satuan pendidikan serta persetujuan orangtua murid,” jelas Jumeri.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka tetap berjalan sesuai amanat SKB Empat Menteri, dengan catatan mendapatkan izin dari otoritas masing-masing daerah.
Nadiem menepis kabar yang menyebut bahwa PTM ditiadakan di tengah jumlah kasus Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia.
“Perlu ditekankan, ceklis protokol kesehatan di era pandemi berbeda dari sekolah normal. Kalau ada informasi mengenai PTM tidak terjadi, itu tidak benar. Kami tetap berjalan sesuai SKB Empat Menteri,” jelas Mendikbud. (acs)

Achmad Zedun

Read Previous

Pemkot Bogor Tunda Belajar Tatap Muka di Sekolah

Read Next

Sempat Hilang 2 Hari, Pemburu Tanaman Hias Ditemukan Terluka di TNGGP

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *