Predator Seksual Anak Bakal Dipasangi Alat Deteksi

Jakarta, Pelita Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak, ditandatangani Jokowi pada 7 Desember 2020.

Dalam regulasi itu menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang pernah dipidana karena praktik kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia ditempuh melalui tiga tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.
Sedangkan bunyi 14 hingga Pasal 16 disebutkan ketentuan pemasangan alat pendeteksi elektronik berupa gelang dan sejenisnya bagi pelaku praktik kekerasaan seksual terhadap anak. Namun pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan paling lama 2 tahun.

Kemudian, pada ayat (2) disampaikan bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik berupa gelang dilakukan segera setelah pelaku menjalani pidana pokok.
Pasal 15 PP ini menjelaskan bahwa alat pendeteksi elektronik dapat berupa gelang atau lainnya yang sejenis. Namun pada Pasal 4 disebutkan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak berlaku bagi pelaku anak.

Pemasangan alat pendeteksi elektronik itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelbagai tindakan hukuman dikerjakan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.

Tata cara pemasangan dan pelepasan gelang juga diatur pada Pasal 16. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyampaikan informasi lebih dahulu ke jaksa, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Sosial (Kemensos), maksimal satu bulan sebelum pemasangan gelang elektronik terhadap pelaku yang sudah selesai menjalani pidana pokok.

Namun, Kemenkumham sebelumnya harus memastikan bentuk alat pendeteksi elektronik yang bakal dipasangkan serta kelayakan atau kondisi alat. Sebelum memasang alat pendeteksi elektronik, Kemenkes harus memeriksa dan memastikan bagian tubuh yang tepat untuk pemakaian alat pendeteksi elektronik tersebut. (acs)

Achmad Zedun

Read Previous

205 Ribu Kendaraan Diprediksi Kembali ke Jakarta Hari Ini

Read Next

13 Wisatawan yang Hendak Liburan ke Puncak Positif Covid-19

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *