MPR Minta Pemerintah Buat Aturan Larangan Mudik

Jakarta, pelitabaru.com
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dapat segera menetapkan aturan larangan mudik lebaran 2020, untuk memaksimalkan upaya pencegahan masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya.
“Langkah itu harus segera diambil karena risiko penularan COVID-19 sudah dalam tahap transmisi komunitas yang apabila tidak segera dicegah, maka penularan virus COVID-19 tidak terkontrol ke pelosok daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4).
Hal itu dikatakannya terkait Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sudah menetapkan level penularan COVID-19 di Indonesia dalam tahap transmisi komunitas, artinya penelusuran sumber penularan sulit dilakukan karena sudah meluas.
Bamsoet juga menghimbau masyarakat untuk dapat bekerja sama dan mendukung kebijakan larangan mudik lebaran tersebut.
Menurut dia untuk mengantisipasi level penularan COVID-19 di Indonesia itu, Pemerintah pusat perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam hal strategi pencegahan terjadinya penyebaran virus tersebut oleh pemudik/perantau jelang lebaran
“Sehingga pemda dapat memiliki kesiapan, baik mulai dari kebijakan maupun sarana yang disiapkan bagi para pemudik/perantau yang berstatus ODP maupun PDP diisolasi yang disesuaikan dengan protokol kesehatan,” ujarnya.
Bamsoet juga meminta Pemerintah pusat bersama pemda secara optimal melakukan pengujian sampel secara masif, pelacakan pasien positif secara progresif, dan pelaksanaan isolasi orang-orang yang terpapar dengan ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta Pemerintah dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 meningkatkan kinerja dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara tegas melaksanakan rapid test secara menyeluruh, serta menekankan isolasi mandiri secara konsekuen.
“Mendorong pemerintah konsisten mengedepankan keselamatan masyarakat Indonesia dengan terus melakukan pembatasan interaksi sosial ataupun pembatasan penggunaan transportasi publik,” katanya.(ant/zack)

suadm

Read Previous

Menko PMK Gandeng KPK Awasi Data Penerima Bansos Covid-19

Read Next

Polisi Kerahkan 4.497 Personel Gabungan Selama PSBB Bandung Raya

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *