Warga Desa Lebih Siap Hadapi Corona

foto : ilustrasi

Jakarta, Pelitabaru.com

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melaporkan kesiapan desa dalam memantau pergerakan pemudik di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Sementara itu, penerapan PSBB di sejumlah perkotaan seolah mendapat perlawanan dari warganya yang tetap beraktivitas dan mengabaikan aturan. 

Sekitar 8.400 lebih desa sudah membentuk pos jaga gerbang desa. Kemudian, 31.615 desa atau 42 persen desa di Indonesia sudah melakukan aktivitas pemantauan terhadap pemudik saat pandemi virus corona Covid-19.

“Pos gerbang desa memberikan kontribusi dalam rangka pendataan pemudik yang datang ke desa,” kata dia saat konferensi Pers di Gedung BNPB, Minggu (19/4/2020).

Halim mengatakan, pos jaga gerbang desa berperan penting memantau mobilitas warga baik dari dalam maupun luar desa. Menurut dia, konteksnya sama seperti menjaga keamanan desa. “Ketika dijaga pasti warga desanya merasa aman dan nyaman itulah makanya di dalam peraturan menteri desa kita wajibkan membentuk namanya pos jaga gerbang desa,” ucap dia.

Halim menyampaikan pemudik yang datang ke desa menyandang status ODP (Orang dalam Pemantauan), sehingga dengan memantau bisa memberikan saran dan masukan terkait dengan apa yang harus dilakukan.

Kaitannya, terhadap anjuran melakukan isolasi mandiri apabila ditemukan gejala mirip virus corona Covid-19. “inilah makanya ketika sudah berstatus ODP maka tugas relawan yang lain adalah membentuk atau menyiapkan ruang isolasi desa,” ujar dia.

Tercatat, sebanyak 8.954 desa telah menyiapkan ruang isolasi dengan faslitas kurang lebih 35 ribu tempat tidur. Ruang isolasi ini memanfaatkan lahan di sekolah dasar, PAUD, ruang balai desa, dan seterusnya. “Di ruang isolasi di dalamnya ada tempat tidur, dan fasilitas penunjang,” ujar dia.

Sementara itu, data yang terhimpun dari 8.954 desa telah menangani 24.519 ODP. Halim pun menyambut baik angka ini. “Itu artinya aktivitas desa sudah cukup bagus di dalam konteks untuk mempersiapkan diri dan menuju sebagaimana disampaikan bapak kepala gugus tugas tadi menuju desa mandiri di dalam pencegahan dan penanganan Covid-19,” ucap dia.

Terakhir, Halim mengajak seluruh kepala desa untuk serius menangani desanya dalam memberikan fasilitas kepada warga masyarkat dalam upaya mencegah dan menangangulangi penyebaran Covid-19 di tingkat desa. “Kita yakin kalau tiap desa melakukan penanganan serius maka skup kecil selesai akan berdampak skup yang lebih luas kecamatan, kabupaten, provinsi dan Negara Kesatuan Indonesia,” terang dia.

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta semua kepala daerah memastikan masyarakat patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial sebagai bagian dari upaya menghentikan penularan Covid-19.

Menurut dia, ketaatan menerapkan pembatasan sosial menjadi modal awal percepatan pemulihan ekonomi. “Ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan Covid-19 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memulai pergulatan merespons resesi ekonomi. Artinya, pada periode sekarang ini, tiga masalah harus dikerjakan simultan pada saat yang sama,” kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Dia menjelaskan tiga masalah yang harus dikerjakan tersebut adalah kerja merawat pasien Covid-19, kerja pembatasan sosial untuk cegah-tangkal penularan, dan upaya sejak dini memulihkan perekonomian, ketiganya sama-sama urgen dan strategis.

Menurut dia, apabila masyarakat taat dan konsisten menerapkan pembatasan sosial selama periode pandemi COVID-19, skala dan kecepatan penularan virus tersebut akan menurun dengan sendirinya. 

Politisi Partai Golkar itu menilai, menurunnya jumlah pasien Covid-19 pada gilirannya bisa melonggarkan ketentuan tentang pembatasan sosial untuk memulihkan kehidupan bersama, selain untuk membangkitkan keberanian menggerakkan lagi mesin perekonomian nasional.

“Karena itu, semua pemerintah daerah harus all out mendorong masyarakat patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial. Masyarakat harus diingatkan bahwa pembatasan sosial yang konsisten menjadi modal awal pemulihan ekonomi dari resesi,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Dalam konteks itu, Bamsoet memberi catatan khusus kepada semua kepala daerah di Pulau Jawa karena data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa 75 persen dari total industri nasional berpusat di Jawa.

Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa kontribusi Pulau Jawa bagi pertumbuhan ekonomi nasional pun sangat signifikan yaitu mencapai 59 persen per-2019.

“Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat di Pulau Jawa dalam menerapkan pembatasan sosial sangat menentukan kemampuan negara merespons resesi ekonomi. Jika kecepatan penularan COVID-19 tidak bisa diredam, penghentian aktivitas produksi sektor industri di Jawa akan berkepanjangan, dampak sosialnya tentu akan sangat serius,” katanya. (lip/bil/ant)

suadm

Read Previous

Komplotan Hipnotis Makassar Tamat

Read Next

HMI: Turunkan Harga BBM

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *