Lima Wilayah Ajukan PSBB

Bandung, Pelitabaru.com
Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengajukan permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima wilayah secara bersamaan kepada Kementerian Kesehatan terhitung Rabu (8/4/2020).

Kelima wilayah itu yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek). Kelima wilayah ini diharapkan masuk ke dalam PSBB Klaster DKI Jakarta dan namanya menjadi Klaster Jabodetabek.

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan, surat permohonan PSBB Bodebek nantinya akan dinilai oleh Kementerian Kesehatan dan berharap keputusan akan keluar dalam satu atau dua hari mendatang.

“Surat dari lima kepala daerah (Bodebek) sudah masuk ke kami (Pemprov Jabar) kemudian kami rekap dan hari ini Pemda Provinsi Jabar mengajukan PSBB untuk lima wilayah Bodebek, nanti akan di review oleh Kementerian Kesehatan mudah-mudahan sehari atau dua hari keluar keputusannya,” kata Gubernur.

Menurut Emil, wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta. Sebab, data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek.

“Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek,” ujarnya.

Oleh karena itu, apapun kebijakan DKI Jakarta harus diikuti oleh Bodebek. Selain itu Bodebek juga nantinya bisa memberi masukan yang bisa dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.

Saat ini PSBB DKI Jakarta telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan menurut informasi akan berlaku Jumat (10/4) dan berlangsung selama 14 hari dengan catatan dapat diperpanjang.

Emil juga menjelaskan, dari sisi kesiapan, wilayah Bodebek sudah mempersiapkan bila PSBB nya disetujui. Pihak kepolisian pun, kata Emil, sudah melakukan berbagai simulasi.

Emil meyakini PSBB efektif memutus rantai penularan COVID-19. “PSBB ini nanti bisa diterjemahkan apakah minimal pembatasan hanya beberapa wilayah atau maksimal sampai skala kota itu tidak masalah tapi dengan status PSBB diharapkan memutus rantai penularan COVID-19,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, kebijakan yang diambil, menyusul penerapan status PSBB yang akan diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Tentu saja kita sebagai daerah penopang juga akan melakukan hal yang sama. Kita telah berkirim surat ke pusat melalui provinsi. Hari ini telah kita kirimkan suratnya,” kata Eka.

Eka menjelaskan, status PSBB di Kabupaten Bekasi tidak akan menutup akses antar wilayah dan daerah melainkan hanya lebih memperketat aktivitas masyarakat serta kerumunan masyarakat.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi juga mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi untuk menyiapkan PSBB di lima daerah yang telah diajukan oleh Gubernur.

“Setelah nanti (PSBB) diizinkan, saya kasih tahu kabarnya. Kita terus koordinasi dengan Gubernur dan para stakeholder  seperti apa bentuknya,” kata Rudy di Polrestabes Bandung.  (adi/ant)

suadm

Read Previous

Disperindagkop Serang Beri Tambahan Dana Untuk IKM dan UKM

Read Next

Bupati Harus Perhatikan Ketua RW dan RT Wilayahnya

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *