Penerapan PSBB Molor Jokowi ‘Desak’ Terawan

Bogor, Pelitabaru.com
Presiden Joko Widodo menyinggung Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto soal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi lantas sang panglima PSBB yang sempat lenyap dari radar media nasional itu untuk segera membuat Permenkes mengenai PSBB.  
“Saya minta dalam waktu maksimal 2 hari, peraturan menteri itu bisa selesai,” ujar Jokowi saat membuka ratas secara online, soal kelanjutan antisipasi mudik di tengah wabah corona, di Istana Bogor, Kamis (2/4/2020).  
Jokowi menjelaskan, Permenkes itu nantinya akan merinci soal teknis PSBB. “Tinggal nanti Menkes segera mengatur lebih rinci dalam permen, apa kira-kira daerah-daerah yang bisa diterapkan PSBB. Angka apa yang bisa diterapkan oleh daerah,” kata Jokowi. 
Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menegaskan soal sinergi antara pusat dan pemerintah daerah dalam pemberlakuan PSBB. Ia menekankan seluruh kepala daerah harus memiliki visi dan strategi yang sama dengan pusat dalam menangani wabah virus corona.  
“Perlu saya tegaskan bahwa mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai Kades, lurah harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas,” kata Jokowi.
Lama tak muncul kepermukaan, sang panglima PSBB akhirnya angkat suara. Ia tampaknya satu-satunya Menteri di Kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi yang komitmen menerapkan #workfromhome alias WFH. 
Dalam siaran live streaming rapat kerja dengan Komisi IX DPR-RI, Terawan Agus Putranto mengatakan percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak mudah. Setidaknya, ia mencatat ada lima hambatan yang dihadapi pemerintah pusat dalam melawan pandemi ini. 
Pertama, sulitnya mendapatkan alat kesehatan dan utamanya alat pelindung diri (APD) dan masker. Terawan mengatakan saat ini dua alat itu menjadi kebutuhan utama di seluruh dunia.
“Memang sekarang diburu seluruh dunia, tadinya memang tidak ada di pasaran, tapi gerak cepat BNPB dan dibantu aparat kita bisa mendapatkan APD dalam waktu singkat dan mudah-mudahan terus sesuai standar APD premium akan bisa kita dapatkan dan distribusikan,” kata Terawan, Kamis (2/4/2020).
Kedua, Terawan mengatakan beban kerja petugas medis di rumah sakit rujukan sangat tinggi. Beban kerja mereka tinggi karena jumlah pasien virus corona yang masuk terus meningkat setiap harinya. Ketiga, Terawan mengakui adanya kesulitan dalam melakukan mobilisasi tenaga kesehatan antar fasilitas kesehatan. 
Keempat, dibutuhkan lokasi khusus untuk mengkarantina para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Sejauh ini, sejumlah pihak swasta sudah ikut membantu memberikan tempatnya. Namun Terawan mengatakan, jumlah fasilitas masih jauh dari cukup. 
“Kita bersyukur banyak donasi dari teman-teman swasta yang ikut bantu sediakan hotelnya untuk mereka bisa ditempatkan yang lebih layak sehingga mereka istirahat cukup sehingga bisa terus kerja,” ucap Terawan.
Kelima, Terawan mengatakan hingga saat ini masih belum ditemukan obat atau vaksin untuk mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah yang dilakukan adalah menggunakan tamiflu (Sebuah obat antivirus, sebuah inhibitor neuraminidase yang digunakan dalam penanganan influenza A dan B, dan banyak dikenal sebagai obat yang dianjurkan untuk menangani flu burung) sebagai pengobatan.
“Saat ini, berdasarkan rekomendasi dan protokol dari perhimpunan dokter paru indonesia kita gunakan tamiflu yang kita punya sudah ada di dinkes dan sudah dibagikan dan kita bagi lagi 450 ribu tablet tamiflu sesuai protokol PDPI. Rabu kemarin datang bahan baku tamiflu sehingga kita bisa dapatkan 1 juta tablet dalam seminggu 2 minggu mendatang,” tutur Terawan. (kpr/bil)

suadm

Read Previous

Pemudik Asal Zona Merah COVID-19 Harus Diperiksa Kesehatan

Read Next

Petugas Samsat Harus Sehat Melayani WP

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *