Jokowi Tolak Lockdown, Pilih Ekonomi Tetap Berjalan

Riau, Pelitabaru.com – Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah lebih memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang karantina wilayah atau lockdown. Jokowi menyebutkan, keputusan itu diambil atas alasan ekonomi.
Pemerintah ingin aktivitas perekonomian masyarakat tetap berjalan. “Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak,” kata Jokowi di RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020).
Menurut Jokowi, yang terpenting masyarakat disiplin dalam menjaga jarak satu sama lain. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. “Jadi kalau kita semuanya disiplin lakukan itu jaga jarak aman, cuci tangan, setiap habis kegiatan, jangan pegang hidung mulut mata, kurangi itu. Kunci tangan kita, sehingga penularan bisa dicegah,” kata dia.
Sementara itu, jika karantina wilayah atau lockdown yang diterapkan, kata dia, segala bentuk aktivitas ekonomi akan terhenti. “Lockdown itu apa sih, karena harus sama. Lockdown itu orang enggak boleh keluar rumah, transportasi berhenti baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, kegiatan kantor, semuanya dihentikan. Nah, ini yang kita tidak ambil jalan yang itu,” kata dia.
Jokowi pun meminta semua daerah mengikuti keputusan pusat untuk menerapkan PSBB sesuai peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan.
Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 menjadi polemik di kalangan masyarakat. Perppu ini menuai kritik dari para ekonom karena dianggap kurang berpihak pada rakyat.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad salah satu yang turut mempertanyakan perppu tersebut. Menurutnya, aturan pemerintah tersebut hanya memberikan anggaran yang kecil untuk kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
Ini mengingat jumlah rakyat Indonesia yang mencapai hampir 300 juta orang. Sementara dana kesehatan yang dikucurkan hanya Rp 75 triliun. “Kita kekurangan banyak ventilator dan alat test PCR serta laboratorium,” ujar Kamrussamad, Rabu (1/4/2020).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah lebih banyak berpihak pada ekonomi daripada kesehatan masyarakat dalam perppu tersebut. Ini lantaran sebanyak Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. “Karena itu, perlu penjelasan karena pemerintah lebih berpihak ke ekonomi daripada nyawa rakyat,” tutupnya. (kps/glr/bil)

suadm

Read Previous

DPRD Gorontalo Desak Honor Honorer Gugus Tugas Corona Segera Dibayar

Read Next

Masa Depan Griezmann Terancam

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *