Pemprov Kaltara Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tarakan, pelitabaru.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan inovasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan dengan memfasilitasi alat kepada kabupaten/kota untuk mempermudah pencetakan dokumen kependudukan.
Warga dapat mencetak sendiri seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya.
“Alat yang diberi nama Mesin Anjungan atau Mesin Cetak Administrasi Mandiri ini, akan diadakan tahun ini,” kata Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dalam siaran pers yang diterima di Tarakan, Senin (16/3).
Mesin Cetak Administrasi Mandiri ini, nantinya diberikan kepada seluruh Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Kaltara.
“Alat ini berfungsi untuk mempermudah pencetakan dokumen kependudukan. Nantinya warga bisa mencetak sendiri dokumen yang diperlukan,” kata Irianto.
Teknisnya, setelah seluruh tahapan pengajuan dokumen terpenuhi, seperti perekaman dan lain-lain untuk keperluan e-KTP.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah agar menyediakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk mencegah korupsi dalam bentuk pungutan liar saat pengurusan berkas pencatatan sipil.

“Kita mengimbau, meminta kepala daerah terpanggil memberikan pelayana publik lebih baik lagi kepada rakyatnya dan juga untuk memotong atau memberikan kontribusi dalam mencegah korupsi, maka mengadakan ini (mesin ADM),” kata Tito Karnavian dalam keterangan persnya di Palembang, Jumat (28/2).

Menurut Tito, saran penyediaan tersebut karena mentalitas korupsi atau pamrih dalam pelayanan publik masih ada. Mentalitas itu memiliki maksud memcari keuntungan pribadi dengan mempersulit pelayanan.

“Layanan publik begitu birokratis, berbelit-belit. Dalam kondisi seperti itulah, ada yang mengail di air keruh, lalu kemudian muncul budaya ‘amplop’ untuk mempermudah layanan,” kata dia.

Oleh karena itu, pengadaan mesin ADM kata dia menjadi sebuah terobosan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan memutus budaya “amplop” salah satu bentuk budaya korupsi di pelayanan publik.(ant/zack)

suadm

Read Previous

Kegiatan Pemkab Bogor Jalan Terus, Peserta Wajib Tes Suhu Tubuh

Read Next

Polisi Tetapkan Dua Penambang Emas Ilegal Sebagai Tersangka

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *