DPR Kecam Anies, RK, dan Wahidin

Jakarta, pelitabaru.com ‐ Komisi V DPR RI mengecam ketidakhadiran tiga gubernur pada rapat terkait penanganan bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Berdasarkan agenda resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat tersebut diagendakan menghadirkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.

Namun, yang hadir dalam rapat tersebut hanya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sementara tiga kepala daerah yang diagendakan hadir hanya mengutus perwakilannya.

Anies diwakili oleh Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta Vera Revina Sari, Ridwan diwakili oleh Sekda Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, serta Wahidin diwakili oleh Sekda Pemprov Banten Al Muktabar.

Sejumlah anggota DPR mengkritik ketidakhadiran ketiga gubernur tersebut. Salah satunya, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Sadarestuwati sangat menyayangkan ketidak hadiran Anies, Ridwan Kamil dan Wahidin Halim dalam rapat penting itu.

“Pimpinan, sebenanya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi. Ini adalah rapat yang sangat penting, ini bukan hanya untuk kita yang ada di sini, tapi ini untuk seluruh masyarakat mulai Jabar sampai DKI, khususnya yang ada di DKI,” kata Sadarestuwati saat menyampaikan interupsi dalam rapat di DPR RI.

“Rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kota berkernan hadir, kenapa yang lainnya tidak, untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini. Saya kira perlu dievaluasi,” ujarnya.

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi V DPR yang membahas tentang banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akhirnya ditunda karena ketidakhadiran tiga gubernur.

“Tolong sampaikan kepada gubernur masing-masing, rapat kita tunda dan akan dijadwalkan kembali untuk menunggu para gubernur datang,” kata Ketua Komisi V DPR Lasarus.

Keputusan menunda rapat tersebut diambil setelah sejumlah anggota Komisi V menyampaikan pendapat dan mengusulkan agar rapat ditunda.

Rapat akhirnya hanya mendengarkan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait dengan pembangunan infrastruktur terhadap sejumlah sungai yang menyebabkan banjir di Jabodetabek.

“Kalau dengan Pak Menteri PU PR kita sudah biasa rapat karena memang mitra kita. Untuk mengundang gubernur, Komisi V harus menyurati pimpinan DPR dan mendapat persetujuan dari Komisi II. Ini sudah bisa mengundang kok malah gubernur tidak ada yang datang,” kata Lasarus.

Dalam rapat tersebut, Lasarus memuji langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencegah banjir.

“Kita tidak tahu normalisasi atau naturalisasi sungai. Yang kita tahu Pak Menteri PU PR ini sudah melakukan kerjanisasi, tetapi terhambat karena ada kewenangan daerah yang tidak dikerjakan,” tuturnya.

Saat Pak Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, kata Lasarus, beliau datang saat diundang Komisi V soal banjir. “Mengapa gubernur saat ini tidak datang?” tanya Lasarus.(cnn/ant/zack)

suadm

Read Previous

KPK Kembali Periksa Komisioner KPU Evi Novinda

Read Next

Ratusan KK Masih Bertahan di Kampus Borobudur

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *