Angkutan Dinas Pemkab Bogor Lima Tahun Tak Uji Kelayakan

Bogor, pelitabaru.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor menyebut seluruh kendaraan angkutan penumpang dan barang milik Pemkab Bogor tidak pernah melakukan uji kelayakan, dan KIR. Hal itu disampaikan Kabid Keselamatan Dishub Kabupaten Bogor, Muslim Akbar kepada Pelita Baru.
Angkutan penumpang dan barang yang dimaksud, yakni truk sampah dan sejenisnya, bus antar jemput karyawan, pick up hingga bus yang biasa mengangkut Bupati Bogor.
“Sudah lima tahun lebih angkutan milik Pemkab Bogor tidak menjalani uji kelayakan, dan KIR. Seharusnya setiap enam bulan sekali dilakukan (uji kelayakan/KIR),” kata Muslim.
Uji kelayakan ini, kata dia, wajib dilakukan untuk keselamatan berlalu lintas. Uji kelayakan ini, lanjut dia, sudah tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini juga ditindak lanjuti dengan Permenhub Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujuan Berkala Kendaraan Bermotor.
“Jadi sudah ada Undang-undangnya dan wajib di KIR,” kata dia.
Ia juga menyebut, setiap dinas pasti sudah mengalokasikan anggaran untuk melakukan uji kelayakan/KIR ini.
Namun, ia tidak mengetahui alasan kenapa seluruh angkutan plat merah milik Pemkab Bogor ini tidak melakukan uji kelayakan dan KIR. “Untuk jelasnya bisa tanya ke dinas aset,” ucap dia.
Dikonfirmasi Kabid Aset Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Bangun Septa, belum mamu membebarkan soal ini. “Saya lagi diklat,” singkatnya kepada wartawan melalui pesan Whatsapp-nya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Dadeng Wahyudi meminta agar manajemen dinas diperbaiki. “Ini perlu dipertanyakan, kenapa bisa terjadi,” kata dia.
Ia juga menyarankan kepada sekda sering melakukan rapat koordinasi. Selain itu, Inspektorat juga diminta untuk lebih mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi kinerja.
“Di sisi lain bupati juga senantiasa harus memberikan pelatihan manajemen kinerja, kepada setiap kepala dinas. Ini agar bisa bisa mengatur kinerjanya dengan baik,” ucap dia.
“Saya akan sampaikan ke rapat komisi agar ada perhatian khusus, karena ini bisa mempengaruhi penilaian WTP,” imbuh dia.(dkw)

suadm

Read Previous

Kapolda Metro Jaya Tegaskan Tak Ada Api Dalam Kepulan Asap di DPR

Read Next

Pengusaha Penyuap Dirut Perindo Divonis 1,5 Tahun Penjara

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *