18 Pekerja Kebun Raya Ngadu ke Advokasi PSI Kota Bogor

Bogor, Pelitabaru.com

Badan Advokasi DPD PSI Kota Bogor mendapat pengaduan 18 pekerja karyawan Kebun Raya Bogor yang meminta pemenuhan hak atas pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) cq Kebun Raya Bogor atas adanya pengalihan status pekerja tetap menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada perusahaan outsorcing.

Akibatnya mereka tidak mendapat pesangon karena PKWT, padahal mereka sudah ada yang bekerja 17 tahun di Kebun Raya Bogor. Adanya PKWT itu kini mereka tidak mendapat pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Sebelumnya para karyawan tersebut statusnya pekerja tetap (PKWTT) berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor : B-3310/IPH.3/KP/IV/2019 sejak 01 April 2019 dengan masa kerja bervariasi antara 10 sd 17 tahun yg kemudian dialihkan menjadi Karyawan Kontrak (PKWT) PT. Natuna Raya terhitung bulan Januari 2020, yang kemudian diputus kontraknya setelah 1 tahun kerja.

Apabila sebagai PKWT mereka tentu tidak berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Januari 2020, akan tetapi para pekerja tersebut tidak diberi pesangon oleh LIPI Kebun Raya Bogor.

Mereka justru dialihkan statusnya pada perusahaan outsourcing PT Natuna Raya dengan status PKWT, yang kemudian diputus kontraknya dengan konsekuensi tanpa pesangon. Perbuatan pengelola LIPI Kebun Raya Bogor adalah perbuatan pengelabuan dan curang.

Dalam musyawarah penyelesaian sengketa hubungan industrial yang dihadiri oleh PT. Natuna Raya dan para karyawan, pihak LIPI menawarkan Pesangon kepada karyawan sebesar tiga kali upah dengan mengancam tidak akan dipekerjakan kembali oleh PT. Natuna Raya sebagai mitra kerja.

Atas ancaman tersebut karyawan terpaksa bekerja kepada perusahan dengan status karyawan kontrak, yang kemudian diberhentikan secara sepihak dan pesangon pun tidak diberikan.

Beberapa upaya telah dilakukan karyawan Kebun Raya Bogor terkait pemenuhan hak-haknya, baik kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Keimigrasian (Disnakertrans) Kota Bogor ataupun kepada DPRD Kota Bogor. Akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian terhadap masalah tersebut, sehingga para karyawan mengadu kepada Badan Advokasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor.

Ketua PSI Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso menyatakan adanya tekanan psikologis dan gertakan yang dilakukan oleh LIPI kepada para karyawan Kebun Raya Bogor yang kemudian dialihkan statusnya menjadi tenaga kontrak. Ia menduga hal ini bertujuan agar pihak LIPI terhindar dari kewajibannya memenuhi hak-hak para pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, terdapat fakta dalam surat pengangkatan pegawai pemerintahan non pegawai negeri berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tersebut.

“Para karyawan diberikan upah dibawah upah minimum Kota Bogor, bahkan tidak diikut sertakan dalam Program Keselamatan Kerja,” ujar Sugeng.

Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus kepada Pemerintah Kota Bogor terkait Perlindungan Para Pekerja di Kota Bogor. Dalam kasus ini, badan advokasi DPD PSI bekerja sama dengan Ikatan Solidaritas Buruh Indonesia telah mengirimkan surat permintaan fasilitasi dan permohonan perantaraan pada tanggal 16 maret 2021.

“Karenanya kami meminta agar Disnakertrans kota Bogor agar bersikap responsif dan profesional dalam tugasnya dalam permasalahan ini. Selain itu nasib buruh yang bekerja di Kebun Raya Bogor dapat dilindungi,” ujar pria yang biasa disapa STS.(red)

Tags: , , ,