18 Pekerja Kebun Raya Bogor di PHK Tanpa Pesangon, Disnakertrans Kota Bogor Lepas Tangan

Pintu 1 Kebun Raya Bogor. (@Vivo Muslih)

Bogor, Pelitabaru.com

Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor telah mengabaikan hak-hak dasar dan perlindungan hukum kepada buruh Kebun Raya Bogor (KRB) yang diputus hubungan kerjanya (PHK). Mereka di PHK namun tanpa diberikan uang pesangon dan hak lainnya sebagai hak yang timbul dan dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pengabaian tersebut tertuang dalam surat balasan dari permohonan fasilitasasi dan perantara penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, serta perlindungan hak ketenagakerjaan yang diajukan oleh 18 (delapan belas) Karyawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pengelola Kebun Raya Bogor yang di PHK secara curang dengan dialihkan kepada perusahaan Outshorcing yaitu PT. Mitra Natuna Raya (PT. MNR) sebagai pengelola baru Kebun Raya Bogor sejak Juni 2020.

Dalam surat tertanggal 26 Maret 2021 dengan Nomor Surat 560/183-HIK Dinas Kota Bogor yang di tandatangani oleh Elia Buntang, S.Pi. M.M sebagai Kepala Pembina TK.I menyatakan bahwa permasalahan LIPI cq. Kebun Raya Bogor dengan para pemohon bukanlah merupakan ruang lingkup ketenagakerjaan dengan mengutip salah satu pasal dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Badan advokasi DPD PSI Kota Bogor kuasa hukum 18 pekerja, yaitu Sugeng Teguh Santoso mengatakan, sangat keliru Disnakertrans Kota Bogor berdalih kasus tersebut bukan ruang lingkup ketenagakerjaan dengan menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi dan dicabut oleh Undang-Undang Omnibus Law, yang bahkan tidak ada relevansinya dengan ketenagakerjaan.

“Hubungan hukum antara LIPI Kebun Raya Bogor (KRB) dengan 18 pekerja merupakan hubungan ketenagakerjaan, dimana 18 pekerja dipekerjakan dan menerima upah atau imbalan dan perintah dari LIPI Kebun Raya Bogor sebagai Pemberi Kerja berdasarkan perjanjian kerja antar kedua belah pihak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Sugeng, Kamis (8/4/2021).

Ia menerangkan, kegiatan ketenagakerjaan tidak dibatasi jenis usaha-usaha yang mendapat keutungan saja, tetapi juga usaha-usaha di bidang sosial dan usaha-usaha lainnya, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU Ketenagakerjaan.

Bahkan, dalam SK LIPI Nomor: 066/IPH.3/KP/I/2018 tentang Ketentuan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, menyatakan LIPI tuduk pada undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana dicantumkan dalam konsiderannya, sehingga mutatis mutandis bila di PHK berlaku penyelesaian menurut undang-undang ketenagakerjaan.

Sugeng menjelaskan, fakta lainnya Disnakertrans Kota Bogor telah abai dan lalai terhadap pengawasan dan perlindungan pengupahan bagi para pekerja KRB, dimana dalam SK LIPI terkait pengangkatan para pekerja Kebun Raya Bogor Nomor: B-3310/IPH.3/KP/IV/2019.

Namun para pekerja hanya diberi upah kurang dari 2Juta Rupiah oleh pihak LIPI, angka tersebut sangat jauh dari UMK Kota Bogor kurang lebih Rp 4,5 juta, dan patut diduga terjadi praktik pengupahan di bawah UMR di perusahaan-perusahaan lain di Kota Bogor

Pengabaian terhadap permohonan fasilitasi terhadap sengketa ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh 18 pekerja KRB oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor tersebut, lanjut Sugeng, tidak mencerminkan sebagai lembaga pelayanan publik, bahkan yang cenderung menutupi kesalahan LIPI, Kebun Raya Bogor dan Pengelola Baru agar tidak memenuhi kewajibannya atas hak-hak para pekerja yang di PHK.

“Maka dari itu kami meminta Walikota Bogor untuk mencopot Kadisnaker Kota Bogor yang tidak taat hukum dan lepas tangan terhadap kewajibannya sebagai aparatur sipil negara” ucap pria yang akrab disapa STS itu. (*)

Tags: , , , ,