17 Agustus 2024, Pembelian BBM Bersubsidi, Dibatasi!

Luhut Binsar Pandjaitan

Jakarta, Pelitabaru.com

Pemerintah bakal melakukan pembatasan pembelian volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikutip dari akun Instagramnya, Selasa (9/7/2024).

Dalam keterangannya, Luhut mengatakan pendistribusian BBM bersubsidi selama ini masih kurang tepat sasaran. Sehingga dengan adanya pembatasan pemberian BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.

Menurut Luhut saat ini PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan. Ia pun berharap pada 17 Agustus mendatang, pembatasan BBM bersubsidi dapat direalisasikan.

“Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin,” kata Luhut.

Pernyataan Luhut diperkuat dengan hasil inspeksi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membeberkan harga asli alias harga keekonomian dari Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite (RON 90).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan harga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yang dijual PT Pertamina (Persero) itu kini seharusnya sudah menyentuh angka Rp 13.500/liter, melampaui harga jual saat ini yang dibanderol Rp 10.000 per liter.

“Karena Pertalite dengan harga jual Rp 10.000 (per liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp 12.400. Bahkan akhir-akhir ini akan naik merangkak kurang lebih menjadi Rp 13.500. Jadi Rp 13.500 harga realnya,” beber Sugeng dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (9/7/2024).

Menurut Sugeng, selisih harga jual dengan harga asli BBM Pertalite itu bisa menjadi beban bagi korporasi apabila penyaluran BBM Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan pemerintah. Kuota penyaluran BBM bersubsidi tahun ini yakni 31 juta kilo liter.

“Jadi setiap liternya itu kurang lebih Rp 3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di tahun 2024 ini kita targetkan demikian. Dan prognosa yang ada itu akan terlampaui tampaknya bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi,” tegasnya.

Baca Juga :  IPW Anggap Tepat, Langkah Kapolri Alihkan Penanganan Polisi Tembak Polisi Ke Bareskrim Polri¬†

Lebih lanjut, Sugeng menilai, perhitungan harga jual BBM di dalam negeri setidaknya harus memperhatikan 3 aspek utama. Satu adalah kemampuan daya beli masyarakat yang implikasinya kepada inflasi.

“Kedua adalah kemampuan APBN kita. Ketiga jangan lupa jadi korporasi juga yang mendapat penugasan dalam hal ini adalah Pertamina. Karena ini ketiga-tiganya adalah juga harus mendapat perhatian yang sangat-sangat teliti,” ungkap dia.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta agar pengaturan terkait pembatasan pembelian volume Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi dapat segera terbit.

Aturan tersebut nantinya akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Semula, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan bahwa over kuota JBT Solar pada tahun 2023 terjadi lantaran perencanaan kuota diasumsikan dengan terbitnya revisi Perpres 191. Sementara hingga saat ini revisi perpres tersebut tak kunjung rampung.

“Terkait dengan revisi Perpres 191 itu sedang dibahas terus menerus saat ini, karena terakhir memang ada arahan dari Presiden untuk segera diterbitkan,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, Senin (27/5/2024).

Menurut dia, saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk segera menyelesaikan revisi Perpres 191. Adapun aturan main tersebut posisinya masih berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Bahkan tadi, hari ini pagi-pagi masih dibahas jadi sekarang posisinya masih di Menko Perekonomian kami masih nunggu keputusan dari Menko Perekonomian karena ini gak hanya nyangkut BPH ada Kementerian terkait harus ada kesepakatan,” ujarnya. (dhy/*)

 

Tags: , , ,